Regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap jasa konstruksi berat di Indonesia
Regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap jasa konstruksi berat di Indonesia mengalami perubahan seiring waktu. Beberapa regulasi dan kebijakan yang relevan termasuk:
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perubahan dalam peraturan ini memiliki dampak signifikan pada regulasi pengadaan jasa konstruksi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi
PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. PP ini mengatur berbagai aspek dalam jasa konstruksi, termasuk persyaratan kualifikasi, proses lelang, kontrak, dan tanggung jawab pelaksanaan proyek konstruksi.
3. Peraturan Turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi
Terdapat beberapa peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen), yang telah dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Peraturan-peraturan ini mengatur hal-hal seperti sertifikasi tenaga kerja, standar teknis, dan prosedur pengawasan dalam jasa konstruksi.
4. Pembentukan Lembaga Sertifikasi dan Integrasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah juga telah melakukan upaya untuk memperkuat masyarakat jasa konstruksi melalui pembentukan lembaga sertifikasi untuk melakukan sertifikasi tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga berusaha meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa dengan melakukan integrasi.
Regulasi dan kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan menjaga arah kebijakan jasa konstruksi yang baik. Penting bagi para pelaku industri jasa konstruksi berat untuk memahami dan mematuhi regulasi dan kebijakan ini guna menjalankan kegiatan bisnis dengan baik dan profesional.
INFO PENTING :
Kelengkapan Persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Inspeksi dan Evaluasi Struktur Bangunan
Apa Itu Sertifikat Laik Fungsi (SLF)?
Pemeriksaan Kesehatan Bangunan untuk Menjaga Keamanan Struktur
Pentingnya Audit Gedung dan Assessment Struktur Gedung
BACA JUGA :
Sertifikat Laik Fungsi dan Persyaratan Hukum bagi Usaha Kecil dan Menengah
Sertifikat Laik Fungsi dalam Proyek Infrastruktur: Studi Kasus
Pentingnya Kesadaran Masyarakat akan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Tantangan dan Manfaat Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Gedung Komersial
Pentingnya Sertifikat Laik Fungsi dalam Memastikan Keamanan Gedung Komersial
Komentar
Posting Komentar